Kebijakan tersebut diumumkan dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan dan perwakilan dari organisasi non-pemerintah. Beberapa poin penting dari kebijakan baru ini meliputi:

Peningkatan Pelatihan Keterampilan:
Pemerintah akan menyediakan program pelatihan keterampilan yang lebih baik untuk calon pekerja migran, termasuk pelatihan bahasa dan keterampilan teknis sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan.

Pengawasan Ketat Terhadap Agen Penempatan:
Agen penempatan tenaga kerja diwajibkan untuk mematuhi standar operasional yang ketat dan akan diawasi secara berkala untuk memastikan tidak ada praktik penipuan atau eksploitasi terhadap calon pekerja.

Bantuan Hukum:
Pekerja migran yang mengalami masalah hukum di luar negeri akan mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Ini termasuk pendampingan hukum dan akses ke informasi yang tepat.

Sosialisasi Kebijakan:
Program sosialisasi akan dilakukan secara berkala di berbagai daerah untuk memberikan informasi yang tepat kepada calon pekerja migran tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan jika terjadi pelanggaran.